Umat Kelenteng Tuban Terbelah (1): Mantan Ketua Dua Periode Jadi Saksi Sidang

Jumat, 27 Januari 2017 17:41 Ditulis oleh  Diterbitkan di Tuban
Nilai butir ini
(0 pemilihan)
Go Tjong Ping menjadi saksi di persidangan. Go Tjong Ping menjadi saksi di persidangan.

Tuban, Memorandum - Dua gerbong umat Tempat Ibadah Tri Dharma (TITD) Kwang Sing Bio Tuban, saling berebut kekuasaan untuk menguasai kepengurusan di tempat ibadah tersebut.  Penyebabnya, konflik kepengurusan kelenteng Tuban yang sampai saat ini masih terjadi kekosongan pengurus selama tiga tahun lebih.

Upaya untuk menguasi kelenteng yang tercatat terbesar se-Asia Tenggara itu, ditempuh oleh dua kekuatan umat melalui jalur hukum di Pengadilan Negeri (PN) Tuban. Dua kekuatan itu adalah Tan Ming Ang, ketua terpilih penilik periode 2013 – 2016 dan panitia pemilihan saat itu.

Sehingga empat penilik terpilih, melakukan upaya gugatan terhadap panitia pemilihan pengurus Klenteng pada periode 2013 – 2016.

“Pengurus terpilih periode 2013-2016 sampai saat ini belum dilantik, saya merasa malu karena sampai tahun ini masih terjadi kekosongan kepengurusan,” kata Go Tjong Ping, dihadapan hakim saat menjadi saksi penggugat.

Surat gugatan tersebut sudah layangkan di PN Tuban, sejak pada tanggal 29 September 2016. Karena penggungat merasa dirugika lantaran selama tiga tahun lebih tidak dilakukan pengurus.

Persidangan yang dipimpin Donovan Akbar Kusuma tersebut, sampai saat ini sudah berjalan selama 13 kali dengan menghadirkan beberapa saksi untuk mendapatkan kepastian hukum tetap atas kisruhnya kepengurusan kelenteng itu.

Berbagai upaya juga telah dilakukan oleh para pengurus itu untuk menyelesaikan konfl ik yang sudah mengakar bertahun-tahun.

“Usaha mediasi bersama Polres, DPRD dan Pemkab Tuban, telah dilakukan. Tetapi masih belum ada solusi,” terang Go Tjong Ping di persidangan yang dihadiri belasan umat dan demisioner Ketua Penilik Kelenteng, Alim Sugiharto.

Go Tjong Ping menjelaskan, bahwa selama menjadi umat sejak tahun 1986 silam, mengaku permasalahan ini hanya ada di Tuban.
Karena kepengurusan telah habis, tapi tidak dilakukan pelantikan oleh panitia saat itu.

“Paling lambat, tiga bulan setelah pengurus terpilih harus dilakukan pelantikan, saat ini belum dilakukan pelantikan,” beber politisi PDIP
tersebut.

Lebih lanjut, dihadapan Ketua Majelis Hakim Donovan Akbar, dia mengungkapkan bahwa keputusan tertinggi berada di musyawarah umat. Namun, umat saat ini banyak yang takut dengan pengurus demisioner.

“Kepercayaan umat sudah hilang, apa yang ingin didapat pengurus demisioner yang tidak mau diganti. Saya sedih dan malu yang mulia, ” terang Go Tjong Ping, yang disambut teriakan tidak percaya dari hadirin sidang.

Sementara itu, Edy Sutikno, salah satu pengacara penggugat mengatakan, bahwa sidang masalah kepengurusan kali ini menghadirkan dua saksi dari penggugat, yakni Go Tjong Ping dan Dedi Limanto. Mereka berdua merupakan umat kelenteng dan mengetahui proses pemilihan pengurus baru saat itu.

“Sidang selanjutnya masih dengan agenda menghadirkan saksi,” kata Edy Sutikno usai persidangan.

Berbeda dengan Satria Ardy Respati Wicaksana, salah satu kuasa hukum tergugat mengatakan, permasalahan kepengurusan terpilih yang belum dilantik dikarenakan saat itu ada satu pengurus terpilih yang tersandung kasus hukum. Sehingga membuat kepengurusan terpilih saat itu belum bisa dilakukan pelantikan secara resmi.

“Kita juga menyayangkan, karena satu penggugat merupakan pengurus demisioner, seharusnya dia mencari solusi bukan malah melakukan gugatan,” tambah Satria Ardy Respati Wicaksana. (saf/roh/bersambung)