Umat Kelenteng Tuban Terbelah (2-habis): Akta Kepengurusan Mati, Rekening Bank Diblokir

Senin, 30 Januari 2017 23:09 Ditulis oleh  Diterbitkan di Tuban
Nilai butir ini
(0 pemilihan)
Suasana Kelenteng Tuban. Suasana Kelenteng Tuban.

Tuban, Memorandum - Prahara konflik kepengurusan dari dua gerbong umat di Tempat Ibadah Tri Dharma (TITD) Kwang Sing Bio Tuban, benar – benar berdampak terhadap kemajuan kelenteng yang ada di Bumi Wali ini. Salah satunya, rekening bank milik kelenteng telah di blokir karena akte kepengurusan telah mati sejak 30 April 2012 silam, Minggu, (29/1).

Gerbong umat dari Tan Ming Ang, Ketua Terpilih Penilik periode 2013 – 2016 yang didukung mantan ketua kelenteng dua periode, Go Tjong Ping, bersikukuh proses pelantikan tetap dilanjutkan. Namun berbeda dengan gerbong umat dari pengurus domisioner yang menilai bahwa pemilihan saat itu cacat hukum karena satu kepengurusan terlibat kasus pidana hukum.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh dua gerbong umat itu untuk menguasai kepengurusan di Kelenteng yang tercatat terbesar Se-Asia Tenggara itu. Namun upaya tersebut masih nihil, sehingga Tan Ming Ang melakukan gugatan di Pengadilan Negeri (PN) Tuban kepada pengurus domisioner.

“Gugatan ini dilakukan untuk mencari keadilan, karena kepengurusan telah habis, tapi belum ada pelantikan, ini ada apa,” kata Go Tjong Ping.

Kekosongan pengurus ini, Kata Go Tjong Ping, membuat kepercayaan umat di Kelenteng menurun. Terlebih meraka (pengurus domisioner, red) sudah tidak bisa mencairkan uang di bank BCA dan Sinarmas.

“Akte kepengurusan telah mati sejak 2012 yang mengakibatkan uang di bank tidak bisa dicairkan,” jelas mantan wakil ketua DPRD Tuban itu.

Lebih lanjut, seharusnya yang berhak mengelola kelenteng adalah pengurus terpilih biarpun belum dilantik. Karena pemilihan pengurus saat itu dipilih secara langsung oleh umat melalui musyawarah umat yang memiliki kekuasaan tertinggi didalam organisasi.

“Pengurus domisioner sudah tidak punya hak, sebab kepengurusan baru sudah ada,” beber Go Tjong Ping.

Selain tidak punya hak,  Go Tjong Ping, mengegaskan bahwa pengurus domisioner tidak diperkenankan untuk melakukan pembangunan di Kelenteng atau beberapa hal lainnya. Sebab, tugas pengurus domisioner hanya bertugas untuk memberi makan dan gaji dari karyawan.

“Hanya tugas - tugas rutin yang diperbolehkan pengurus domisioner mengeluarkan uang, selebihnya tidak boleh,” ungkap  Tjong Ping.

Sementara itu, Bambag Djoko Santoso, pengurus domisioner kelenteng, menepis jika pengurus tidak boleh melakukan pembangunan atau hal – hal lainnya. Jika disepakati didalam rapat pengurus, maka kebijakan itu sah.

“Pengurus bertangung jawab terhadap umat dan kemajuan kelenteng ini, makanya kebijakan terkait umat dirapatkan dulu oleh pengurus, selanjutnya diambil kebijakan,” jelas Bambang.

Hal sama diungkapkan Satria Ardy Respati Wicaksana, salah satu kuasa hukum tergugat, menilai bahwa didalam aturan (AD/ART) milik kelenteng tidak menyebutkan secara jelas tugas – tugas dari pengeluaran rutin.

“Kalau tugas rutin hanya gaji karyawan, itu hanya pendapat Go Tjong Ping aja, tidak lebih dari itu,” pungkasnya. (saf/roh)