Mantan Ketua MK: Patrialis Akbar Pengkhianat

Minggu, 29 Januari 2017 17:35 Ditulis oleh  Diterbitkan di Nasional
Nilai butir ini
(0 pemilihan)
Suparman Marzuki Suparman Marzuki

Jakarta, Memorandum - Mantan Ketua Komisi Yudisial (KY) Suparman Marzuki menilai hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Patrialis Akbar telah berkhianat. Suparman bahkan menyebut paktik suap Patrialis merupakan bentuk pengkhianatan tinggi.

"Patrialis ini saya katakan ini sebagai pengkhianatan tinggi. Dia seorang pejabat publik konstitusi," kata Suparman dalam sebuah diskusi di Menteng, Sabtu (28/1).

Menurut Suparman, MK saat ini masih terus berupaya memulihkan kepercayaan rakyat pasca-penangkapan atas Akil Mochtar. Karenanya Suparman menyarankan kepada MK agar melakukan evaluasi tentang mekanisme perekrutan hakim konstitusi.

Seperti diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Patrialis karena diduga menerima suap. Patrialis ditangkap di pusat perbelanjaan Grand Indonesia.

Patrialis ditetapkan sebagai tersangka penerima suap. KPK juga menetapkan rekan Patrialis, Kamaluddin sebagai perantara.

Selain itu, KPK juga menetapkan dua orang sebagai tersangka pemberi suap. Yakni pengusaha bernama Basuki Hariman dan sekretarisnya yang bernama Ng Fenny.

KPK menduga Basuki menyuap Patrialis sebesar USD 20 ribu dan SGD 200 ribu. Penyuapan diduga terkait uji materi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Ia juga menyarankan Mahkamah Konstitusi (MK) segera membentuk tim crisis center (pusat krisis). Menurutnya, tim itu diperlukan untuk melakukan pembenahan internal agar kasus hakim konstitusi yang ditangkap karena suap tak terulang lagi.

Suparman mengatakan, tim pusat krisis itu harus dari pihak eksternal MK demi menjaga independenesi dalam melaksanakan tugas. "Saya setuju dibentuk crisis center yang tidak melibatkan internal," kata Suparman saat diskusi bertajuk Lagi, Korupsi di Mahkamah Konstitusi? di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (28/1).

Lebih lanjut Suparman mengatakan, sebenarnya tim krisis bukan hal baru bagi MK. Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) itu lantas mencontohkan ketika Moh Mahfud MD masih memimpin MK dan membentuk tim investigasi internal tentang suap di balik penanganan perkara pilkada.

Meskipun MK sudah memiliki dewan etik dengan kewenangan membentuk majelis kehormatan, namun Suparman menegaskan, tidak ada salahnya institusi yang kini dipimpin Arief Hidayat itu membentuk tim pusat krisis. "Ini penting untuk dilakukan MK," tegasnya. (*/win)