Sidang Dahlan: Saksi-Saksi Sebut Wisnu Wardhana, Sam Santoso dan Oepojo Sardjono Pilihan

Sabtu, 21 Januari 2017 15:35 Ditulis oleh  Diterbitkan di Hukum
Nilai butir ini
(0 pemilihan)
Suasana persidangan Dahlan. Suasana persidangan Dahlan.

Surabaya, Memorandum - Dugaan keterlibatan Dahlan Iskan dalam pusaran kasus korupsi PT Panca Wira Usaha (PT PWU) Jatim sebagamana yang dituduhkan jaksa, seakan kembali dimentahkan dalam kesaksian para saksi yang justru diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Tiga nama yang sebelumnya juga disebut dalam kesaksian para saksi jaksa, Jumat (20/1), justru kembali disebut-sebut oleh 4 orang saksi yang diajukan oleh JPU. Ketiga nama yang sering disebut tersebut antara lain, Wisnu Wardhana, mantan Kepala Biro Aset PT PWU, Direktur Utama (Dirut) PT Sempulur, Oepojo Sardjono dan Direkturnya, Sam Santoso.

Sedangkan ke empat saksi yang hadir kemarin antara lain, Supratiwi kasir, Suhardi mantan Direktur Keuangan, Suspri Handayani, karyawati PT PWU dan Ginarjo, karyawan PT Kuda Laut Mas.

Kesaksian pertama diberikan oleh tiga orang saksi sekaligus. Ketiganya adalah dari mantan direktur keuangan dan karyawan PT PWU. Seperti diterangkan oleh Supratiwi, pada periode tahun 1999-2004, dirinya pernah mendengar ada pelepasan aset berupa lahan dan pabrik keramik yang sudah tidak berproduksi di Tulungagung.

Aset tersebut, dilepas dengan harga Rp 8,750 miliar. Dana diterima sejumlah Rp 8 miliar pada 23 Agustus 2003 berupa empat BG Bank BCA. Dan yang menyerahkan uang tersebut Wisnu Wardhana selaku Kepala Biro Aset bukan dari PT Sempulur Adi Mandiri. "Untuk yang Rp 500 juta dibayar dengan dua BG," ujarnya.

Ia menambahkan, uang tersebut langsung dimasukkan ke rekening perusahaan. Disinggung mengenai sisa uang Rp 250 juta?, ia menyatakan uang tersebut tidak diterima oleh PT PWU melainkan diterima unit persewaan yang dipimpin Wisnu Wardhana.

Dicecar soal pertanggung jawaban uang sisa tersebut, ketiga saksi agak kebingungan. Suhardi, akhirnya menjelaskan jika laporan pertanggungjawaban uang Rp 250 juta tersebut dilakukan oleh unit persewaan yang dipimpin Wisnu saat itu.

Uniknya, saat ditanya oleh salah satu kuasa hukum Dahlan, Imam Syafi’I, terkait dengan progress PT PWU dibawah semenjak dikendalikan Dahlan, ketiganya kompak menyatakan PT PWU mengalami perkembangan yang cukup pesat. Dari segi aset, diakui oleh para saksi ada lompatan nilai aset PT PWU sejak dikelola oleh Dahlan.

“Saya punya pengalaman dimarahi pak Dahlan, karena menerima bantuan dana Rp 10 milyar dari Pemprov Jatim. Oleh pak Dahlan, disuruh mengembalikan dan sebagai gantinya, dana pribadi beliau yang dipakai untuk menghidupi PT PWU,” ujar saksi Supraptiwi.

Dalam kesaksian terpisah, Sugeng Djinarto Tanus, yang saat itu menjabat sebagai Komisaris PT Sempulur, mengaku tidak tahu banyak terkait dengan proses pembelian aset milik PT PWU, baik yang di Kediri, maupun di Tulungagung. Sebagai orang yang ‘dipasang’ oleh Sam Santoso dalam PT Sempulur, ia tidak tahu banyak soal proses pembelian aset PT PWU tersebut.

“Semuanya dilakukan oleh pak Sam Santoso dan pak Oepojo. Meski sebagai Komisaris, namun saya lebih pada proses akuntansi keuangannya,” tegasnya.

Demikian juga saat disinggung mengenai proses negosiasi maupun penawaran PT Sempulur, ia mengaku tidak tahu. Namun ia mengakui jika terkait surat penawaran adalah dirinya yang membuat. Meski dalam surat penawaran tersebut, sudah tercantum angka Rp 8,750 miliar. “Angka itu yang menentukan ya pak Sam dan pak Oepojo,” tukasnya.

Menanggapi kesaksian yang cenderung meringankan Dahlan, salah satu kuasa hukum Dahlan, Agus Dwi Warsono menyatakan, sejak awal pihaknya memang sudah menduga jika keterangan para saksi tersebut tidak ada yang menerangkan keterlibatan Dahlan dalam kasus ini. “Biarlah fakta yang berbicara sendiri. Tidak ada saksi yang menyebutkan keterlibatan pak dahlan dalam kasus ini,” ujarnya.

Dalam kasus ini, Dahlan Iskan didakwa melakukan pelanggaran pidana korupsi pada penjualan aset PT PWU, BUMD Pemprov Jatim. Penjualan dilakukan pada tahun 2003 semasa Dahlan jadi Dirut PT PWU. Oleh jaksa, Dahlan didakwa melanggar Pasal 2 dan 3 UU No. 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU NO. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (win)