Sidang Dahlan: Jaksa Sembunyikan Data Rapat Pemegang Saham Pilihan

Rabu, 25 Januari 2017 18:46 Ditulis oleh  Diterbitkan di Hukum
Nilai butir ini
(0 pemilihan)
Suasana sidang Dahlan Iskan. Suasana sidang Dahlan Iskan.

Surabaya, Memorandum -  Agus Dwi Warsono, penasehat hukum Dahlan Iskan, menuding bahwa JPU (Jaksa Penuntut Umum) memiliki niat buruk terhadap Dahlan. Hal ini disampaikan saat persidangan Dahlan yang digelar di pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor), Selasa (24/1).

Menurutnya, JPU hanya menyebutkan dokumen RUPS tahun 2003. “Tidak adanya RUPS 2002, ini menunjukkan tidak menginginkan terungkapnya kebenaran materil,” kata Agus.

Agus juga meminta kepada JPU untuk menghadirkan RUPS tahun 2002 di sidang berikutnya. “Intinya, ada konstruksi bahwa seolah-olah Dahlan melakukan tindakan korporasi tanpa RUPS,” tambah Agus. Menurutnya, JPU melakukan hal tersebut karena ada keinginan untuk membuktikan dakwaannya benar. JPU Trimo mengatakan bahwa dokumen yang disertakan di persidangan adalah global semua aset PT PWU.

“Yang disini adalah dokumen yang terkait dengan Tulungagung dan Kediri,” kata Trimo sambil menunjukkan dokumen yang berada di meja.

Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) datangkan 4 saksi terkait penjualan aset PT Panca Wira Usaha (PWU). Diantaranya, Emi Kristawanti (55), PNS Pemprov Jatim, Samsudin (52), mantan Kasubag BUMD Perekonomian Pemprov Jatim, Mahfud (55), Kasubag Hukum Biro Hukum Pemprov Jatim, dan Yatiningsih Majid (52), Notaris PPAT.

Dalam kesaksiannya, Emi, Samsudin, dan Mahfud mengaku, pernah diundang oleh Wisnu Wardana untuk menghadiri rapat membahas membahas soal inventarisasi aset PT PWU. Saat pembentukan tim tersebut, ketiganya menolak saat diperintah untuk masuk dalam bagian tim.

Menurut Emi, dia menolak masuk dalam tim karena belum ada perintah dari atasannya. Para saksi juga mengaku mendapatkan undangan rapat dari PT PWU sebanyak tiga kali. semuanya mengaku, dapat undangan “Rapat pertama pembahasan inventarisasi aset dan dokumen aset administrasi,” kata Makhfud.

Dari penjelasan Mahfud diketahui, pembahasan tidak menemui titik temu ataupun solusi. Karena, tidak tersedia dokumen administrasi aset. Akhirnya, mereka lebih memilih tidak ikut melanjutkan rapat.

Trimo Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur kembali menanyakan mengenai munculnya surat keputusan (SK) strukturalisasi pelepasan aset, pada ketiga saksi Makhfud, Emmy Krisnawati, dan Syamsudin secara bergantian.

“Apakah saudara saksi mengerti mengenai SK strukturalisasi aset dan tugasnya masing-masing (Makhfud, Emmy Krisnawati),” kata Trimo.

Mereka menjawab sama yakni, sama-sama tidak pernah menerima SK tersebut. Bahkan, ketika jaksa Trimo mendesak dan menyebut
nama-nama ketiga saksi ada dalam SK tersebut, saksi memgaku tidak pernah menerima SK itu.

Sementara Direktur PT Sempulur Adi Mandiri Sam Santoso yang diduga menjadi saksi kunci dalam kasus penjualan aset PT PWU Jatim masih belum bisa hadir di persidangan. Di sidang sebelumnya, yang bersangkutan mengaku sedang sakit. (ang)